Bantuan untuk Rakyat Miskin Selain BLSM
Memperhatikan argumen-argumen dari penentang BLSM sepertinya belum ada yang menyajikan solusi yang jelas, lengkap dan mendalam terkait penolakan terhadap BLSM. Ada kesan penentangan BLSM ini lebih kental muatan politisnya, bahkan beberapa argumen terkesan paranoid dan mengada-ada menganalogikan BLSM sebagai bentuk lain politik uang. Saya mencermati BLSM adalah bantuan biasa dari pemerintah untuk masyarakat miskin yang tidak punya kekuatan ekonomi dalam mensubtitusi kebutuhan pokok mereka yang dipastikan tidak akan terjangkau karena kenaikan harga-harga saat pemberlakuan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sebelumnya pemerintah telah banyak melaksanakan program-program bantuan kepada masyarakat miskin dan masyarakat ekonomi lemah. Bahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat pos belanja bantuan sosial. Hal ini sangat wajar karena tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu prioritas Pemerintah. Hal ini dilaksanakan salah satunya melalui jalur bantuan Pemerintah.
Belanja Bantuan Sosial didefinisikan sebagai pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Keuangan No.81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga). BLSM adalah bantuan dari pemerintah untuk menanggulangi terjadinya resiko sosial terkait kenaikan harga BBM bersubsidi.
Pada APBN 2012, alokasi anggaran bantuan sosial yang disalurkan melalui kementerian negara dan lembaga pemerintah mencapai Rp43,8triliun, alokasi dana cadangan penanggulangan bencana alam Rp4triliun, bantuan dalam program penanggulangan kemiskinan yang dialokasikan pada program PNPM sebesar Rp10 triliun. Dalam tahun 2013 Anggaran untuk penanggulangan kemiskinan yang di dalamnya terdapat bantuan sosial sebesar Rp115,5triliun yang antara lain dialokasikan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) berupa bantuan tunai bersyarat untuk keluarga miskin sebesar Rp2,8T, penyediaan beras untuk rakyat miskin sebesar Rp17,2T, peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui pelaksanaan program PNPM Mandiri Perdesaan Rp8,0T dan PNPM Perkotaan Rp1,7T.
Program-program yang disebutkan dalam paragraph di atas adalah bagian dari bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat khususnya masyarakat miskin. Jadi secara prinsip sifatnya mirip-mirip dengan BLSM yang sedang di bahas DPR dan pemerintah yang kemungkinan akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp9-10T.
Lantas mengapa BLSM tersebut seolah menjadi permasalahan besar? Bukankah bila dicurigai sebagai politik uang mengapa bantuan sosial jenis lainnya dapat “aman-aman” saja dialokasikan pemerintah dalam APBN? Bukankah APBN tersebut merupakan hasil pembahasan dan kerja bersama antara DPR dan pemerintah?
Hemat penulis, menentang BLSM bahkan mengkaitkannya dengan masalah pencitraan pemerintah apalagi politik uang adalah sangat tidak relevan dan terkesan “asal tidak suka”. Apalagi kita sama-sama memahami ada masyarakat yang akan sangat tidak berdaya saat harga BBM dinaikkan. Tidak menaikkan BBM tanpa solusi yang jelas pun secara perlahan namun pasti akan mendekatkan negara kita kepada krisis.
Lebih baik energi kita diarahkan untuk mengawasi agar pemberian BLSM dan juga bantuan sosial lainnya yang dialokasikan dalam APBN benar-benar dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel. Mari bersama kita kawal untuk memastikan BLSM dan bantuan sosial lainnya benar-benar dialokasikan dengan benar, tepat sasaran dan bisa membantu masyarakat miskin keluar dari kesulitan hidupnya.
dikutip dari : www.depkeu.go.id
0 komentar:
Posting Komentar